Program Studi Ilmu Hukum berkolaborasi dengan Komunitas Peradilan Semu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menyelenggarakan kuliah umum bertema “Restorative Justice di Tangan Kejaksaan: Humanisasi Hukum atau Celah Impunitas?” pada Selasa, 15 September 2026. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Dr. Dinar Kripsiaji, S.H., M.H., sebagai narasumber. Kuliah umum berlangsung penuh antusias dan mendapat sambutan positif dari mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat memperluas wawasan serta memahami secara lebih mendalam dinamika penegakan hukum dan penerapan Restorative Justice di Indonesia.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa keadilan restoratif berakar dari mekanisme penyelesaian konflik masyarakat tradisional dan adat, kemudian berkembang sebagai gerakan modern sejak pertengahan abad ke-20. Pada tahun 2002, PBB mengeluarkan Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters sebagai pedoman global. Di Indonesia, pengaturannya berkembang dari aturan yang terfragmentasi, seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, menuju pengaturan yang lebih terpadu dalam KUHP Nasional dan KUHAP baru. UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP bahkan mengatur Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR) secara khusus dalam Pasal 79 hingga 88. Keadilan restoratif dipahami sebagai pendekatan penanganan perkara yang melibatkan korban, keluarga korban, tersangka atau terdakwa, keluarga, dan pihak terkait, dengan tujuan memulihkan keadaan semula, baik melalui pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya medis atau psikologis, ganti rugi, maupun perbaikan kerusakan.

Peserta juga diperkenalkan pada sejumlah mekanisme baru dalam KUHAP. Pengakuan Bersalah atau Plea Bargain memungkinkan terdakwa mengakui kesalahan dan bersikap kooperatif dengan imbalan keringanan hukuman, dengan syarat dilakukan secara sukarela, didampingi advokat, dan didukung minimal dua alat bukti di hadapan hakim tunggal. Ada pula Perjanjian Penundaan Penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA), yaitu kesepakatan antara penuntut umum dan terdakwa, khususnya korporasi, yang menunda penuntutan selama kewajiban tertentu dipenuhi. Perkara dapat dihentikan apabila seluruh kewajiban terlaksana. Selain itu dibahas pula Denda Damai yang umumnya diterapkan pada tindak pidana ekonomi seperti pajak, cukai, dan kepabeanan. Narasumber menekankan bahwa MKR tidak boleh disamakan dengan mekanisme lain tersebut, sebab MKR menempatkan pemulihan korban sebagai pusatnya.

Kuliah umum ini tidak hanya memaparkan sisi normatif, tetapi juga tantangan dalam penerapannya. Di antaranya, MKR berisiko dipahami sekadar sebagai penghentian perkara, keterlibatan korban dapat menjadi formalitas, dan sejumlah batasan nilai kerugian dalam regulasi lama sudah kurang relevan. Karena itu, pembaruan diarahkan agar MKR benar-benar berorientasi pada korban, dengan memperkuat peran aktif korban, memastikan restitusi tetap berjalan, serta memperkuat kontrol pengadilan. Melalui tiga poin utama, yaitu pemulihan, partisipasi, dan akuntabilitas, mahasiswa diajak melihat bahwa hukum tidak berhenti pada penjatuhan sanksi. Keadilan menemukan maknanya ketika kerugian dipulihkan, tanggung jawab ditegakkan, dan hubungan yang rusak dapat diperbaiki. Kegiatan ini diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa untuk menjadi calon penegak hukum yang kritis, berintegritas, dan berpihak pada keadilan bagi korban.